Perkembangan Bank Syariah di Indonesia (Lengkap)

Posted on

Menurut pendapat Mudrajad dan Suharjono (2002) mengatakan bahwa, deregulasi financial yang sedang berlangsung di Indonesia pada saat ini sejalan dengan deregulasi financial yang juga terjadi di Negara-negara Asia. Persamaannya terlihat dari tiga dimensi deregulasi yang terpisah, tetapi berkaitan erat, yaitu: deregulasi harga (terutama perubahan suku bunga), deregulasi produk (ragam jasa yang ditawarkan), dan deregulasi spasial (kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan memasuki pasar). Kemudian lebih lanjut bahwa tinjauan deregulasi selama sepuluh tahun terakhir menunjukan bahwa deregulasi lebih sedikit banyak mengubah “wajah” sector keuangan Indonesia. Saat ini Indonesia telah keluar dari represi financial, setidaknya kadarnya telah berkurang dibandingkan masa sebelumnya. Deregulasi financial sebagai gantinya dan mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan perbankan syariah di Indonesia semakin hangat.

Dapat diakui atau tidak, deregulasi financial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan kembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah, yaitu: BPR Syariah dana Mardhotilah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahter, kedua BPRS tersebut berada di Bandung. Tahun 1992 diundangkannya UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang berisi tentang bank bagi hasil. Pada saat itu pula berdiri bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia, keduanya berada di Yogyakarta.

Selanjutnya, untuk melakukan revisi UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional di mana pemerintah mengadakan kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Setelah UU No. 10 tahun 1998 di Indonesia telah berdiri, satu Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia) ditambah dengan 80 BPR Syariah. Apabila dilihat dari makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia.

Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 dapat membawa kesegaran bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang ada, seperti: Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Kegiatan oprasional bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui PT bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT BMI). Oprasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan kemudian diperbarui menjadi UU No. 10 tahun 1998. Pertimbangan UU tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakain maju dan kompleks dan juga mempersiapkan infrasetruktur memasuki era globalisasi. Maka, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang sebagian besar muslim.

Skema produk perbankan syariah secara alami merujuk pada dua kategori ekonomi, yakni produksi serta distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasi-hasil produk dilakukan melalui skema jual-beli (murabahah) dan sewa menyewa (ijarah). Berdasarkan sifat tersebut maka kegiatan lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan sebagai investment banking dan merchant/ commercial banking.

Dari kegiatan investasi yang dapat dikembangkan bank syariah adalah: menumbuhkan kegiatan produksi masal berskala kecil dan menengah khususnya di sector agro industry melalui skema pembiayaan lunak seperti kemitraan (mudharabah dan musyarkah). Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat:

  1. Mendukung strategi perkembangan ekonomi regional,
  2. Memfasilitasi segmen pasar yang tidak terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional,
  3. Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa.

Sedangkan dalam kegiatan komersial, perbankan syariah dapat mengambil posisi dalam kegiatan seperti hal-hal berikut:

  1. Mendukung penyediaan faktor-faktor produksi,
  2. Mendukung perdagangan antar daerah bahkan sampai ekspor,
  3. Mendukung penjualan hasil-hasil produk untuk masyarakat.

Beberapa kendala dalam mengembangkan perbankan syariah, yaitu:

  • Peraturan perkbankan yang berlauku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah,
  • Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah,
  • Frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal,
  • Jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas,
  • Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas,
  • Persaingan produk perbankan konvensional yang ketat dan jor-joran sehingga mempersulit bank syariah segmen pasar.

Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan agar meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komperhensif serta mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah. Dalam hal ini, upaya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut ditempuh melalui empat langkah yaitu:

  1. Penyempurnaan ketentuan,
  2. Pengembangan jaringan bank syariah,
  3. Pengembangan piranti moneter, dan
  4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah.

Demikianlah artikel tentang Perkembangan Bank Syariah di Indonesia (Lengkap) dari Ayoksinau.com

Baca juga: