TUGAS MAHKAMAH (MK) KONSTITUSI

Diposting pada

Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi ialah lembaga tinggi sebuah negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.

MAHKAMAH KONSTITUSIMenurut Undang-Undang No.4 Tahun 2003 pasal 1. Mahkamah Konstitusi ialah salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan.

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya atau terbentuknya MK ialah berawal dari amandemen konstitusi yang dijalankan Majlis Permusyawaratan Rakyat di tahun 2001, hal itu diikuti dengan pengadopsian constituional count / Mahkamah Konstitusi. Ide yang didapat untuk membentuk Mahkamah Konstitusi ini ialah bagian dari perkembangan mengenai pemikiran hukum di abad 20.

Undang-Undang Dasar “UUD” telah mengalami beberapa kali perubahan. Akan tetapi perubahan ke 3 yang berhubungan dengan penantian pembentukan mahkamah konsitusi. Pada perubahan tersebut dilakukan penetapan bahwa mahkamah agung “MA” melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konsitusi. Fungsi tersebut dilaksanakan MA sampai terbentuknya MK. Hal ini tertulis pada pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke 4.

Upaya ini dilakukan Agar setelah MK berdiri/terbentuk memiliki aturan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dengan baik dan benar, DPR bersama pemerintah bekerja sama untuk menciptakan Rancangan Undang-Undang mengenai Konstitusi. Pada tgl 13 Agustus 2003, hasil permusyawaratan dan pembahasan yang detail antara DPR dan juga pemerintah mengenai Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

Pada tanggal 15 Agustus 2003, dikeluarkanlah Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003. Keputusan itu ada keterkaitan dengan Hakim Konstitusi pertama, kemudian pada tanggal 16 Agustus dilakukan juga pembacaan sumpah jabatan oleh para Hakim Konstitusi di Istana Negara. Dan juga adanya Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi yang dibentuk pada waktu itu, sejak itu lah Mahkamah Konstitusi terbentuk.

Tugas Mahkamah Konstitusi (MK)

Beberapa tugas mahkamah konstitusi, yaitu:

  • Melaksanakan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dibebankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Mengeluarkan keputusan pembubaran partai politik
  • Mengeluarkan keputusan tentang perselisihan hasil pemilu (pemilihan umum)
  • Memberikan keputusan terhadap pendapat dewan perwakilan rakyat tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945.
  • Mencari bukti mengenai permasalahan dengan mengenai pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat.

Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)

Beberapa fungsi mahkamah konstitusi, yaitu:

  • Melakukan pengawalan konstitusi di Indonesia. Hal ini maksdnya ialah bahwa Mahkamah Konstitusi harus melakuka penegakan konstitusi sesuai dengan UUD 1945.
  • Menjaga dan menjamin terjadinya penyelenggaraan konstitusionalitas hukum
  • Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945.
  • Melakukan putusan sengketa yang terjadi antara lembaga negara
  • Melakukan putusan pembubaran suatu partai politik terhadap dasar alasan tertentu.
  • Apabila terjadi sengketa terhadap hasil pemilu, maka mahkamah konstitusi memiliki hak memutuskan sengketa tersebut.

Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)

Wewenang mahkamah konsitusi yakni:

  • Mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang keutusan dan sifatnya final untuk Menguji Undang-Undang kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Mengeluarkan putusan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Memberikan putusan pembubaran partai politik.
  • Mengeluarkan putusan perselisihan mengenai hasil pemilu (pemilihan umum)
  • Memberikan keputusan mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan juga wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain. Atau perbuatan yang tercela dan atau tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  • Memanggil pejabat, pejabat pemerintah, ataupun warga masyarkat guna memberikan keterangan.

Struktur Anggota Mahkamah Konstitusi ( MK )

MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki anggota sembilan (9) orang anggota hakim konstitusi, yang disahkan oleh presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi antara lain yaitu :

  • Ketua merangkah anggota
  • Waki ketua merangkap anggota
  • Anggota hakim konstitus-
  • Sekretariat Jenderal
  • Kepaniteraan

Ketua dan juga wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi guna masa jabatan selama tiga tahun kedepan. Ketua dan juga wakil ketua mahkamah konsituti berkoordinasi dengan hakim konsitusi. Lalu jabatan dibawah ketua dan wakil ketua ialah sekretariat jenderal. Dalam sekretariat jenderal ini ada beberapa biro yang melaksanakan koordinasi dengan panitera (panitera muda I dan panitera muda II). Dibawah ini merupakan biro-biro yang ada dalam mahkamah konstitusi, antara lain yakni:

  • Biro perencanaan dan pengawasan
  • Biro keuangan dan kepegawaian
  • Biro hubungan masyarakat dan protokol
  • Biro umum
  • Pusat penelitian dan juga pengkajian perkara, dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
  • Pusar pendidikan pancasila dan konsitusi

Demikianlah artikel tentang penjelasan Mahkamah Konstitusi (MK), semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terimakasih sudah berkunjung dan jangan lupa untuk membaca artikel-artiket lainnya.