TUGAS BPUPKI

Diposting pada

Arti BPUPKI

BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

BPUPKI gambar

Sejarah BPUPKI

Pembentukan BPUPKI pihak Jepang ialah sebagai usaha untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia dengan cara menjanjikan pihak Jepang akan membantu mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Badan tersebut termasuk suatu badan yang dibuat oleh pemerintah pendudukan balatentara bangsa Jepang 1 Meret 1945 (terdapat juga yang mengatakan tanggal 29 April 1945).

Ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) adalah Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat adapun wakilnya adalah Ichibangase Yoshio “masyarakat jepang” dengan Raden Pandji Soeroso. Sedangkan Anggota BPUPKI sebanyak 67 orang yang terdiri dari 60 orang yang termasuk tokoh Indonesia sementara 7 diantara anggotanya ialah bangsa Jepang. BPUPKI mempunyai tugas untuk mempelajari & menyidik hal-hal yang berbau politik ekonomi, ataupun tata pemerintahan sampai hal lainnya yang diperlukan guna proses persiapan Kemerdekaan bangsa Indonesia.

Tujuan BPUPKI

Tujuan BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ialah membuat ketertarikan simpati bangsa Indonesia agar supaya dapat membantu jepang dalam peperangan melawan sekutu dengan cara memberi janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia, menjalankan politik kolonialnya yang didirikan pada tanggal 1 maret tahun 1945 (Bagi bangsa Jepang).

Untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan proses pembentukan Republik Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal penting yang terkait dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka (untuk Indonesia).

Anggota BPUPKI

anggota bpupkiBerikut Nama-nama Anggota BPUPKI yakni:

  1. R.T. Radjiman Wedyodiningrat (sebagai ketua)
  2. P. Soeroso (wakil ketua orang Indonesia)
  3. Ichibangse Yoshio (wakil ketua orang jepang)

Anggota lainnya ialah:

  1. Insinyur Soekarno
  2. Mohamad Hatta
  3. Muhammad Yamin
  4. Profesor Dr. Mr. Soepomo
  5. Kyai Haji Wachid Hasyim
  6. Abdoel Kahar Muzakir
  7. Abikoesno Tjokrosoejo
  8. A.A. Maramis
  9. Haji Agoes Salim
  10. Achmad Soebardjo
  11. Profesor Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
  12. R. Baswedan
  13. Ki Bagoes Hadikusumo
  14. Soekiman
  15. Kyai Haji Ahmad Sanusi
  16. Abdoel Kaffar
  17. Kyai Haji Abdul Salim
  18. A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  19. Liem Koen Hian
  20. Oey Tiang Tjoe
  21. Tang Eng Hoa
  22. Oey Tjong Hauw
  23. Dan Yap Tjwan Bing

Tugas BPUPKI.

BPUPKI mempunyai tugas utama guna mempelajari juga menyelidiki berbagai persoalan penting yang berhubungan dalam pembentukan Negara Indonesia dari mulai aspek politik ekonomi, lalu pemerintahan serta hal penting yang lainnya. Sesuai hasil sidang, tugas BPUPKI diantaranya:

  • Membahas tentang hal yang berkaitan dngan Dasar Negara.
  • Pembentukan reses dalam waktu satu bulan.
  • Pembentukan Panitia Kecil atau juga panitia delapan dengan tugas menampung beberapa saran serta konsepsi dari para anggotanya.
  • Membantu panita sembilan dan juga panita kecil.
  • Selanjutnya Hasil dari panitia sembilan adalah Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Sidang BPUPKI

Selanjutnya ialah sidang BPUPKI yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945.

Adapun pada Tanggal 28 bulan Mei tahun 1945 BPUPKI telah mengadakan acara pelantikan bersamaan dg acara pembukaan sidang yang pertama kali bertempat di gedung bernama Chuo Sangi In (pada masa belanda bernama gedung Volksraad, akan tetapi saat ini bernama Gedung Pancasila). Sementara itu sidang resminya baru akan dilaksanakan pada keesokan harinya tanggal 29 bulan Mei tahun 1945 membahas tentang Dasar Negara. Pada siding yang pertama ini terdapat 3 orang penyumbang pendapat mengenai Dasar Negara, diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Soepomo yang ketiga Ir. Soekarno.

Kemudian pada Tanggal 29 Mei tahun 1945 ini juga Mr. Muhammad Yamin sudah mengemukakan 5 asas dari Dasar Negara Indonesia, diantara asas tersebut adalah:

  1. Asas Peri Kebangsaan
  2. Asas Peri Kemanusiaan
  3. Asas Peri Ketuhanan
  4. Asas Peri Kerakyatan
  5. Asas Kesejahteraan Rakyat

Setelah itu juga pada tanggal 31 bulan Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Soepomo menjelaskan 5 prinsip dari Dasar Negara Indonesia Merdeka,yang bunyinya:

  1. Asas Persatuan
  2. Asas Mufakat dan Demokrasi
  3. Asas Keadilan Sosial
  4. Asas Kekeluargaan
  5. Asas Musyawarah

Pada Tanggal 1 Juni tahun 1945, Ir. Soekarno pun mengemukakan 5 (lima) rumusan sila Dasar guna untuk Negara Republik Indonesia sampai saat ini kita kenal sebagai Pancasila.

  1. Sila Kebangsaan Indonesia
  2. Sila Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
  3. Sila Mufakat atau Demokrasi
  4. Sila Kesejahteraan Sosial
  5. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Ide Soekarno mengenai rumusan 5 dasar negara Indonesia atau yang kita sebut Pancasila, dapat diperas lebih ringkas lagi menjadi Trisula ataupun tiga sila yaitu

  1. Sosionasionalisme
  2. Sosiodemokrasi berikutnya
  3. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Ir. Soekarno pun mengatakan lagi bila mau diperas lagi, sampai bisa dibuat lagi menjadi Ekasila atau satu sila dan juga dapat menjadi gotong royong. Ide Soekarno itulah sesungguhnya yang menunjukkan bila rumusan dasar negara ada pada satu kesatuan yang utuh.

Pidato Ir. Soekarno itu sekaligus sudah mengakhiri pada masa sidang pertama BPUPKI. selanjutnya BPUPKI juga mengumumkan masa reses atau masa istirahat pada kurun waktu satu bulan lebih.

Masa Reses BPUPKI

Sampai masa persidangan yang pertama berakhir, masih juga belum ditemukan adanya kesepakatan perumusan dasar negara Indonesia dengan cara tepat. Maka dari itu, dibentuklah Panitia Sembilan dengan tugas guna menggodok berbagai sumbangan konsep dasar negara Republik Indonesia yang sebelumnya telah dikemukakan anggota BPUPKI.

Dibawah ini adalah susunan anggota dari panitia sembilan:

  1. Soekarno sebagai ketua.
  2. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua.

Anggotanya:

  • Prof. Mohammad Yamin, S.H.o
  • Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
  • Abdul Wahid Hasjimo
  • Agus Salim
  • Abdoel Kahar Moezakiro
  • Alexander Andries Maramis
  • Raden Abikusno Tjokrosoejoso

Setelah perundingan antara 4 anggota dari kebangsaan (nasionalis), 4 orang juga dari pihak keagamaan (islam). Maka pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia Sembilan bertemu lagi sampai akhirnya rumusan dasar negara Indonesia atau yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter), pada waktu itu disebut dengan Gentlement Agreement. Piagaam Jakarta, menyatakan dasar negara Indonesia ialah:

  • Ketuhanan disertai kewajiban menjalankan Syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dlam akebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping itu 2 sidang resmi tersebut, BPUPKI juga mengadakan persidangan yang tidak resmi dengan dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Pemimpin siding tidak resmi itu ialah Bung Karno dengan pembahasan tentang rancangan “Pembukaan “(Preambule) dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Itulah pembahasan mengenai Arti, Sejarah, Tujuan, Anggota, Tugas dan Sidang BPUPKI. Semoga bermanfaat.